Jakarta - Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim JDIH Kementerian Luar Negeri melakukan studi banding ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) pada tanggal 16 Desember 2025.

Kemenko Infra merupakan salah satu Kementerian yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam mengelola JDIH sehingga berhasil menjadi JDIH terbaik di tingkat Kementerian dengan nilai yang hampir sempurna.

Tim JDIH Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa JDIH memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kepastian hukum. JDIH adalah tulang punggung ketersediaan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun internal organisasi.

Tim JDIH Kemenko Infra menyampaikan pentingnya untuk selalu memenuhi standarisasi pengelolaan JDIH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019, melakukan pelatihan peningkatan kompetensi pengelolaan JDIH maupun pengembangan fitur aplikasi sehingga tercipta kemudahan akses bagi pengguna.

Melalui kegiatan ini, Tim JDIH Kemlu mendapatkan berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan pengelolaan JDIH Kemlu dan peningkatan pelayanan kepada publik serta terhadap pembangunan agar menjadi semakin optimal.