Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Kementerian Luar Negeri
Biro Hukum menyelenggarakan Kegiatan Penguatan Kapasitas Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 26 s.d 28 November 2025. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat pemahaman teknis dan kesiapan seluruh Unit Eselon II dalam rangka penyusunan produk hukum (Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri/Pimpinan Tinggi Madya) Tahun 2026 secara tepat perencanaan dan hierarki, tepat materi muatan, efektif dan efisien, serta akuntabel dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kesempatan tersebut Biro Hukum menyampaikan materi mengenai alur dan prosedur penyusunan Keputusan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Luar Negeri, serta memfasilitasi pelaksanaan simulasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya. Kegiatan telah terselenggara dengan baik serta memperoleh apresiasi positif dari seluruh peserta dan diharapkan proses penyusunan produk hukum Tahun 2026 dapat menghasilkan regulasi yang berkualitas, berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, akuntabilitas dan harmonisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
Biro Hukum Senin, 21 Agustus 2023
Kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri
Biro Hukum Kementerian Luar Negeri menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pengelolaan JDIH Kementerian Luar Negeri. Kegiatan bertujuan untuk mengevaluasi hasil penilaian laporan tahunan JDIH pada tahun 2024. Pembahasan dilaksanakan secara terperinci mengenai detail komponen penilaian JDIH di setiap indikator agar penilaian JDIH Tahun 2025 mencapai nilai yang lebih baik.
Biro Hukum Senin, 21 Agustus 2023
Dalam Upaya Peningkatan Pengelolaan JDIH, Tim JDIH Kemlu melakukan kunjungan Studi Banding ke JDIH Kemenko Infra.
Jakarta - Dalam rangka meningkatkan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Tim JDIH Kementerian Luar Negeri melakukan studi banding ke JDIH Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) pada tanggal 16 Desember 2025. Kemenko Infra merupakan salah satu Kementerian yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam mengelola JDIH sehingga berhasil menjadi JDIH terbaik di tingkat Kementerian dengan nilai yang hampir sempurna. Tim JDIH Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa JDIH memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berbasis pada kepastian hukum. JDIH adalah tulang punggung ketersediaan informasi hukum yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat maupun internal organisasi. Tim JDIH Kemenko Infra menyampaikan pentingnya untuk selalu memenuhi standarisasi pengelolaan JDIH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019, melakukan pelatihan peningkatan kompetensi pengelolaan JDIH maupun pengembangan fitur aplikasi sehingga tercipta kemudahan akses bagi pengguna. Melalui kegiatan ini, Tim JDIH Kemlu mendapatkan berbagai masukan dalam rangka penyempurnaan pengelolaan JDIH Kemlu dan peningkatan pelayanan kepada publik serta terhadap pembangunan agar menjadi semakin optimal.
Biro Hukum Senin, 21 Agustus 2023
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
Halo Sobat Kemlu! Sesuai ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) menjadi salah satu elemen yang penting dalam setiap tahapan pembentukan Undang-Undang (UU). Adapun keterlibatan dan partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui pemberian masukan secara lisan dan/atau tertulis (termasuk right to be heard, right to be considered dan right to be explained). Kementerian Luar Negeri tengah menyiapkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (RUU tentang Perubahan atas UU PI). Berkenaan dengan hal tersebut, terbuka ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan atas Naskah Akademik dan RUU tentang Perubahan atas UU PI. Adapun draft RUU tentang Perubahan atas UU PI beserta Naskah Akademik dapat diakses melalui link sebagai berikut https://bit.ly/RUUPerubahanUUPI. Masukan terhadap draf Naskah Akademik dan RUU tersebut dapat disampaikan melalui email ke hpe@kemlu.go.id sampai dengan tanggal 22 September 2023.
BHAKP Senin, 21 Agustus 2023
Sosialisasi Peraturan Menteri Luar Negeri Tahap I Tahun 2023
Halo Sobat Kemlu! Sesuai dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021, salah satu tugas BHAKP adalah melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan tugas BHAKP dimaksud, pada tanggal 6 s.d. 8 Juni 2023, di Bogor, BHAKP telah mengadakan sosialisasi Peraturan Menteri Luar Negeri Tahap I Tahun 2023. Beberapa Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) yang disosialisasikan di Tahap I adalah sebagai berikut: 1. Permenlu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Luar Negeri 2. Permenlu Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Klasifikasi Akses Arsip Dinamis Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia 3. Permenlu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permenlu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas 4. Permenlu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Legalisasi Dokuen pada Kementerian Luar Negeri 5. Permenlu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri 6. Permenlu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri 7. Permenlu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelatihan Penata Kanselerai 8. Permenlu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelatihan Pranata Informasi Diplomatik 9. Permenlu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri 10. Permenlu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Naskah Perjanjian Internasional Dalam Kegiatan Sosialisasi, seluruh Permenlu di atas dijelaskan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri yang menangani langsung isu Permenlu dimaksud. Sobat Kemlu juga dapat mengakses seluruh Permenlu di atas di JDIH Kemlu ya! Sebagaimana dalam bidang hukum dikenal presumptio iures de iure, semoga Kegiatan Sosialisasi Permenlu ini dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai Kementerian Luar Negeri dan masyarakat umum mengenai peraturan perundang-undangan yang ada di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Tetap ikuti kegiatan lainnya dari BHAKP disini ya!
BHAKP Senin, 21 Agustus 2023
Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
Halo Sobat Kemlu! Pada tanggal 25 s.d. 27 Juli 2023, di Gedung STP Universitas IPB, Bogor, BHAKP telah mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Bimtek ditujukan dan dihadiri oleh pegawai Kementerian Luar Negeri dari berbagai unit kerja dan Perwakilan Republik Indonesia. Dalam Bimtek dimaksud, BHAKP mengundang pemateri yang terdiri atas pejabat yang bekerja di bidang hukum dan perjanjian internasional, pejabat yang bekerja di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan, serta praktisi hukum yang bekerja di bidang penyusunan perjanjian. Materi Bimbingan Teknis tahun ini terdiri atas pendalaman pemahaman mengenai hukum dan perjanjian internasional di bidang protokol dan konsuler, penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan legislasi semu seperti Keputusan Menteri, Keputusan Duta Besar, dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya. Dengan adanya Bimbingan Teknis ini, diharapkan dapat semakin meningkatkan pemahaman pegawai Kementerian Luar Negeri dalam bidang hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, dan legislasi semu. Tetap ikuti kegiatan lainnya dari BHAKP disini ya!
BHAKP Senin, 21 Agustus 2023
Rapat Harmonisasi Rancangan Permenlu tentang Program Arsip Vital Kemenlu dan Perwakilan RI
Halo Sobat Kemlu! Pada tanggal 10-11 Mei 2023 di Museum Konferensi Asia Afrika, Bagian Kearsipan dan Persuratan, Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan BHAKP bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM, telah melaksanakan kegiatan harmonisasi rancangan Permenlu tentang Program Arsip Vital Kemenlu dan Perwakilan RI. Dengan adanya Permenlu ini, diharapkan dapat semakin menguatkan keamanan dan keselamatan arsip vital sebagai salah satu prasyarat dasar bagi keberlangsungan operasional Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Mari senantiasa ikuti kegiatan lainnya dari BHAKP disini ya!
BHAKP Senin, 21 Agustus 2023
Koordinasi Mekanisme Pembentukan Peraturan Presiden Pengesahan Perjanjian Internasional dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022
Halo Sobat Kemlu! Pada tanggal 2 Maret 2023, BHAKP telah melaksanakan rapat koordinasi mekanisme pembentukan peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional yang terdaftar dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka koordinasi Kementerian Luar Negeri dengan kementerian/lembaga terkait untuk menghasilkan kesepakatan mengenai mekanisme koordinasi dalam pembentukan peraturan presiden mengenai pengesahan perjanjian internasional yang ada dalam cluster perjanjian internasional dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022. Jangan lupa terus ikuti kegiatan BHAKP lainnya disini ya!
BHAKP Senin, 21 Agustus 2023
Klarifikasi Cluster Perjanjian Internasional dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2023
Halo Sobat Kemlu! BHAKP telah melaksanakan kegiatan Klarifikasi Cluster Perjanjian Internasional dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden pada tanggal 20 Februari 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara koordinatif bersama Direktorat Jenderal HPI Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum dan HAM guna melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan presiden tentang pengesahan perjanjian internasional di tahun 2023. Mari senantiasa ikuti kegiatan lainnya dari BHAKP disini ya!
BHAKP Senin, 21 Agustus 2023