Dokumen Hukum
Himpunan Dokumen Hukum di JDIH Kementerian Luar Negeri
| No | Judul Dokumen | Status | Lihat Detail | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akses Terbatas Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor: SE/00012/KU/06/2026/03 tentang Tata Kelola Kegiatan pada Perwakilan Republik Indonesia Menggunakan Dukungan Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat | Berlaku | ||
| 2 | Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1996 tentang Hak Keuangan/Administratif Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Mantan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta Janda/Dudanya | Berlaku Mengubah | ||
| 3 | Akses Terbatas Surat Edaran Nomor SE/000001/KU/01/2026/23/01 tentang Harmonisasi Interpretasi dan Implementasi Ketentuan Perjalanan Dinas Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia | Berlaku | ||
| 4 | Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2025 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa | Berlaku | ||
| 5 | Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penggunaan Aplikasi Keuangan pada Kementerian Luar Negeri | Berlaku | ||
| 6 | Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Cara Pemberian dan Pengembalian Pinjaman Resmi Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri | Berlaku Mengubah | ||
| 7 | Akses Terbatas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 08/B/PK/07/2025/01 Tahun 2025 tentang Kuota Kepemilikan Kendaraan Bermotor dalam Keadaan Terurai/Completely Knocked Down bagi Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Perwakilan Negara Asing | Berlaku | ||
| 8 | Akses Terbatas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 29/B/KU/02/2025/01 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Gaji, Tunjangan, Uang Makan, dan/atau Uang Lembur Menteri, Wakil Menteri, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Aparatur Sipil Negara, dan Pegawai Lainnya pada Kementerian Luar Negeri | Berlaku | ||
| 9 | Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Biaya Operasional Khusus Kepala Perwakilan Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia | Berlaku Mencabut Sebagian | ||
| 10 | Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghidupan Luar Negeri dan Fasilitas Bagi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri | Berlaku Mengubah |
Menampilkan 10 dari 65 dokumen