JDIH Kemlu

Gambar Dokumen Hukum

Dokumen Hukum

Himpunan Dokumen Hukum di JDIH Kementerian Luar Negeri

	No	Judul Dokumen	Jenis	Tema	Tahun	Status	Lihat Detail
	1	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik	2018	Berlaku Mencabut
	2	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Visa Diplomatik dan Visa Dinas	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik	2018	Berlaku
	3	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik	2008	Tidak Berlaku Dicabut
	4	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik	2019	Berlaku Mencabut
	5	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik	2019	Berlaku Mencabut
	6	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik	2017	Berlaku
	7	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	UU / Perppu	Pelayanan Publik	2011	Berlaku
	8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	UU / Perppu	Pelayanan Publik	1999	Berlaku
	9	Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah	Peraturan Menteri	Pelayanan Publik	2006	Berlaku
	10	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	UU / Perppu	Pelayanan Publik	2011	Berlaku

Menampilkan 10 dari 46 dokumen

Rangkuman Status

Mengubah
0
Diubah
0
Mencabut
0
Mencabut Sebagian
0
Dicabut Sebagian
0
Dicabut
0
Berlaku
0
Tidak Berlaku
0

Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 24/B/KP/02/2024/01 Tahun 2024 tentang Asosiasi Diplomat Indonesia

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang Penagihan Biaya Pengiriman dan Penyampaian Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara dari Otoritas Asing

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri dan Mahkamah Agung tentang Prosedur Operasional Standar dan Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara

Perjanjian Kerja Sama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standarisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara

Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Standarisasi Pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara